BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersiat normative melainkan suatu sistem nilai etika.

B. Tujuan Penulisan

1. Memenuhi tugas mandiri

2. Memahami Pancasila sebagai etika politik.

BAB II

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

A. Pengertian Etika

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran – ajaran dan pandangan – pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Susen, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial yang membahas dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya, membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Sebagai bahasan khusus etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualiatas – kualitas ini dinamakan kebijakan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tigkah laku manusia (Kattsoff. 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalah hubungan dengan tingkah laku manusia.

- Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak.

Nilai berbeda dengan fakta dimana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat kongkrit yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat jikalau nilai tersebut telah melekat pada suatu terlepas dari penilaian manusia.

Agar nilai tersebut lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

Selanjutnya nila dan norma senantiasa berkaitan dengan norma dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang memilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia.

Hubungan antara moral dengan etika memang sangat erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral yaitu suatu ajaran - ajaran ataupun wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun dipihak lain etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer. 1988 dalam Darmodiharjo. 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos (1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan adalah sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip – prinsip moralitas.

B. Etika Politik

Sebagaimana dijelaskan di muka bawa filsafat dibagi menjadi beberapa cabang, terutama dalam hubungannya dengan bidang yang dibahas. Jikalau dikelompokkan cirinya, maka filsafat dibedakan atas filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoteris membahas tentang makna hakiki segala sesuatu antara manusia, alam, benda fisik, pengetahuan bahkan juga hakikat yang trasenden. Dalam hubungan ini filsafat teoretispun pada lahirnya sebagai sumber pengembangan hal-hal yang bersifat praksis yang termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat praksis sebagai bidang kedua, membahas dan mempertanyakan dan membahas tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan alam serta terhadap Tuhannya (Suseno, 1987 : 12).

Pengelompokkan etika sebagaimana dibahas di muka, dibedakan atau etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip dasar segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Etika khusus dibedakan menjadi pertama : etika individual yang membahas tentang kewajiban manusia sebagai individual yang membahas tentang kewajiban manusia individu terhadap dirinya sendiri, serta melalui suara hati terhadap Tuhannya, dan kedua : etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma moral yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu. Misalnya etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika pendidikan, etika seksual dan termasuk juga etika politik yang menyangkut dimensi politis manusia.

1. Pengertian Politik

Pengertian “Politik “ berasala dati kosa kata “Politics” yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam satu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu “Pengmabilan keputusan atai “decisionmaking” mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatife dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan – kebijaksanaan umum atau public policies, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber – sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, diperlukn suatu kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan (coercion). Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intent) yang tidak akan pernah terwujud).

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals). dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goal). Selain itu poitik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep poko yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution), serta alokasi (allocation) (Budiharjo, 1981 : 8,9).

2. Nila-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legimitasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan Sila I “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu asa “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal ini yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun di negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai – nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan (I) asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis). Dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral) (lihat Suseno, 1987 : 115). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius (sila I) serta moral kemanusiaan (sila II). Hal ini ditegaskan oleh Hatta tatkala mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral Ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus kedalam machtsstaats, negara kekuasaan.

Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hokum, oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V. adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan atas hukum yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip–prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, DR.M-S, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta

- Suseno Vonmagnis, 1987, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT. Gramedia, Jakarta

- Budiardjo Miriam, 1981, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta