MAKALAH PARTISIPASI POLITIK

BAB I

PENDAHULUAN

PARTISIPASI politik sering dianggap sebagai salah satu indikator terpenting berlangsungnya proses pembangunan politik dan demokrasi suatu negara. Secara dikotomis, Gabriel Almond menyebut dua macam bentuk partisipasi politik. Pertama, partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang ''normal'' dalam demokrasi modern, seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, bergabung dengan interest group, serta komunikasi dengan elite politik. Kedua, partisipasi politik nonkonvensional adalah bentuk partisipasi politik yang tidak ''normal'', termasuk di antaranya ada yang legal, nonlegal, keras dan revolusioner, seperti, pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, aksi mogok, kekerasan politik dan revolusi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Partisipasi Politik

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara.

Batasan partisipasi politik berdasarkan pengertian Huntington dan Nelson

• Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.

• Subyek partisipasi politik adalah warga negara preman (private citizen)atau orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik.

• Kegiatan dalam partisipasi politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.

• Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu memunyai efek atau tidak. Partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan

                  Bentuk partisipasi yang bersifat pasif kurang dihargai oleh masyarakat,  tetapi yang bersifat agresif juga banyak mudaratnya. Bentuk-bentuk partisipasi  politik yang dikatagorikan nonkonvensional dan bersifat agresif adalah

      (1)  pengajuan petisi

      (2)  berdemonstrasi

      (3) konfrontasi

      (4) mogok

      (5)  tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman, pembakaran

      (6)  tindakan kekerasan terhadap manusia, penculikan dan pembunuhan, (7) revolusi.

            Jika partisipasi bentuk ini yang dipilih jelas tidak ada kedamaian hakiki yang diperoleh. Sudah pasti ada pihak yang dikalahkan (dirugikan), bahkan yang tidak tahu apa-apapun akan terkena imbasnya. Oleh sebab itu, marilah setiap persoalan diselesaikan secara arif, dengan kepala dingin dan tanpa dendam. Hal ini jelas lebih elegan dan bermoral.

      Bentuk konvensional :

      (1)  pemberian suara (voting)

      (2) diskusi politik

      (3) kegiatan kampanye

      (4) bergabung dalam kelompok kepentingan

      (5) komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

A. Berdasarkan kegiatan partisipasi politiknya (Sastroatmodjo; 1995):

• Partisipasi aktif, WN mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

• Partisipasi pasif, berupa kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah
Bentuk partisipasi politik

Menurut Huntinton & Nelson (1994:16-17)

1. Kegiatan pemilihan; memberikan suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon dll.

2. Lobbying; upaya-upaya untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil.

3. Kegiatan organisasi; kegiatan sebagai anggota atau pejabat organisasi yang tujuannya mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

4. Mencari koneksi, (contacting); tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau beberapa orang. Partisipasi ini oleh Verba, Nie dan Kim disebut “mencari koneksi khusus”/particularized contacting.

Bentuk partisipasi politik secara hierarkis oleh Rush dan Althoff (1990:124)

• Menduduki jabatan politik atau administrasi• Mencari jabatan politik atau administrasi

• Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

• Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

• Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik

• Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik

• Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb

• Partisipasi dalam diskusi politik informasi, minat umum dalam politik

• Voting (pemberian suara)

• Apathi total.

Berdasarkan Jumlah Pelaku Partisipasi Politik dibedakan

1. Partisipasi individual, dilakukan oleh orang per orang secara individual

2. Partisipasi kolektif, dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif ini dibedakan: partisipasi kolektif yang konvensional, dan partisipasi politik non-konvensional.

C. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Robert Lane;

1. sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi

2. sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhn bagi penyesuaian social

3. sebagai sarana mengejar niai-nilai khusus.

4. sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Menurut Arbi Sanit;

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.

2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah

3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannyasehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik

Fungsi Partisipasi Politik bagi Pemerintah

1. Mendorong program-program pemerintah

2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meninngkatkan pembangunan.

3. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-proram pembangunan.

D. Fungsi Partai Politik

1. Sosialisasi Politik

2. Rekruitmen Politik

3. Partisipasi Politik

4. Artikulasi Kepentingan

5. Pemandu Kepentingan

6. Komunikasi Politik

7. Pengendalian Konflik (Manajemen Konflik)

8. Kontrol Politik

9. Persuasi

10. Represi

11. Pembuatan Kebijakan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

            Pertama, kelompok-kelompok kepentingan perlu diadakan persuasi oleh elite politik maupun pemerintah dengan menyadarkan mereka untuk menahan diri dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tindakan-tindakan demonstrasi yang agresif tidak memecahkan masalah, tetapi menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit.

            Kedua, menanamkan sifat sensivitas yang tinggi terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat (terutama rakyat kelas bawah). Dengan kata lain jangan membiarkan saja tuntutan masyarakat tersebut. Seperti kasus Sutet, elite politik tidak memberi dukungan dan pemerintah tidak respek terhadap persoalan tersebut, akhirnya rakyat yang telah menjahit mulutnya capek sendiri dan melepaskan lagi jahitannya karena takut mati.

            Ketiga, pemerintah hendaknya meningkatkan kredibilitas lembaga-lembaga demokrasi yang ada, seperti KPU/KPUD, lembaga pengadilan. Dengan demikian, masyarakat tidak main hakim sendiri dan bertindak brutal.

            Keempat, merekrut elite politik yang sudah mapan (establishment). Seperti di (Amerika, Inggris dan Perancis), jabatan-jabatan politik cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan orang-orang yang kelas rendah yang berhasil memperoleh pendidikan.

            Kelima, dalam proses pengambilan keputusan politik hendaknya melibatkan masyarakat tingkat bawah dan kelompok-kelompok kecil, yaitu kembali ke masyarakat.

B.  Saran

            Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini banyak sekali kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya penulisan ini.